TEGAL, smpantura – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta pemerintah pusat dan daerah menggratiskan biaya pendidikan di sekolah swasta jenjang SD dan SMP, menuai tanggapan beragam. Salah satunya datang dari Anggota Komisi I DPRD Kota Tegal, Tengku Rayhan Makarim.
Rayhan menyambut baik langkah MK tersebut karena mengarah pada pemerataan akses pendidikan. Namun dia juga mengingatkan agar penerapan kebijakan ini tidak semudah membalikkan telapak tangan.
“Kalau ingin disamaratakan, tentu bagus. Tapi harus ada kajian lebih dalam. Jangan sampai justru memicu masalah baru,” ujar Rayhan saat dihubungi smpantura.news, Minggu (8/6/2025).
Politisi muda Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyoroti bahwa siswa sekolah swasta berasal dari latar belakang ekonomi yang beragam.
Ada yang memang terpaksa bersekolah di swasta karena tidak tertampung di sekolah negeri, tapi ada pula yang sengaja memilih sekolah swasta karena fasilitas atau metode pembelajarannya yang lebih unggul.
“Jadi ada dua sisi. Ada yang ke swasta karena memang ingin kualitas lebih, ada juga yang karena tidak punya pilihan lain. Kalau langsung digratiskan semua tanpa seleksi, bisa menimbulkan kecemburuan,” jelasnya.
Rayhan pun mendorong agar kebijakan ini diterapkan secara bertahap. Dia mencontohkan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih dilakukan secara bertahap dan belum merata di seluruh wilayah Indonesia.
“Kalau MBG saja masih mulai dari daerah 3T, kenapa sekolah swasta gratis tidak dicoba dulu secara bertahap? Fokus satu program dulu supaya tidak terkesan meloncat-loncat,” katanya.
Menurutnya, kebijakan sebesar ini perlu disiapkan secara matang, baik dari sisi anggaran maupun teknis pelaksanaannya di daerah.
“Jangan sampai niat baik justru jadi beban baru bagi daerah atau malah memicu ketegangan antara sekolah negeri dan swasta,” pungkasnya. (**)
