Manakala ada pihak yang keberatan, maka dinasnya akan mengkomunikasikan kepada provinsi.
“Pemda hanya menyampaikan rekomendasi, rekomendasi diterima atau tidak itu kewenangan gubernur,” ungkapnya.
Disebutkan, untuk menghitung UMK 2024, kabupaten/ kota di eks Karesidenan Pekalongan berpedoman pada PP 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Selanjutnya keputusan Gubernur Jateng tentang UMK pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jateng tahun 2024 akan mulai diterapkan mulai 1 Januari 2024.
Riesky menuturkan, upah minimum adalah upah bulanan terendah , terdiri atas upah tanpa tunjangan afau upah pokok dan tunjangan tetap.
Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja /buruh yang memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan.
Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan upah minimum dilarang mengurangi atau menurunkan besarnya upah yang telah diberikan.
Sementara itu, memberikan kepastian perlindungan upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih, Gubernur Jateng juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 561/0017430 tentang struktur dan skala upah perusahaan di Jawa Tengah tahun 2024.
Pada surat edaran yang diterbitkan pada 30 November 2023, disebutkan, perusahaan agar dalam menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah paling sedikit mempertimbangkan dan memperhatikan inflasi September 2022 sampai dengan September 2023 sebesar 2,49 persen dan upah minimum kabupaten/kota yang berlaku.
Dalam sosialisasi itu, Subkor Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja Disnakertrans Jateng Fahmi Arief N menyampaikan bagaimana proses bagaimana Pj Gubernur Jateng menetapkan UMK 2024. (T04_red)
