SEMARANG, smpantura – Pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak eskalasi konflik di Timur Tengah dengan memperketat pemantauan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) serta warga negara Indonesia yang berada di kawasan tersebut. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memastikan kondisi PMI, khususnya yang berasal dari Jawa Tengah, terus dipantau secara intensif. Pemerintah juga menyiapkan langkah cepat apabila situasi keamanan semakin memburuk.
Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla menyampaikan bahwa pemerintah telah menjalin koordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di sejumlah negara di Timur Tengah sejak awal meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan tersebut.
“Komunikasi dengan perwakilan RI di sana sudah kami lakukan sejak hari pertama kondisi memanas. Kami terus memantau perkembangan dan pergerakannya,” kata Dzulfikar usai bertemu Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis, 5 Maret 2026.
Menurutnya, pemerintah juga telah menyebarkan nomor hotline kepada para pekerja migran Indonesia dan warga negara Indonesia yang berada di Timur Tengah agar dapat menghubungi otoritas Indonesia kapan saja jika membutuhkan bantuan.
“Prinsipnya, negara selalu hadir dalam setiap perubahan eskalasi yang terjadi di Timur Tengah,” ujarnya.
Terkait kemungkinan adanya warga Indonesia, termasuk dari Jawa Tengah, yang berada di sekitar wilayah konflik, Dzulfikar menyebut proses pendataan masih terus di lakukan. Hal itu karena selain PMI, terdapat pula jemaah umrah yang sedang berada di kawasan tersebut.
