“Kalau nelayan sampai tidak bisa melaut, implikasinya sangat luas. Produksi ikan terganggu, harga ikan bisa naik, inflasi bisa terdampak, dan ekosistem ekonomi di kawasan pelabuhan juga ikut terganggu,” ujarnya.
Gubernur juga menyatakan siap mengawal penuh aspirasi para nelayan agar mendapat perhatian pemerintah pusat.
“Saya bertanggung jawab mengusahakan agar suara panjenengan semua di dengar oleh pusat. Kalau itu menjadi kewenangan saya, pasti langsung saya selesaikan. Tetapi karena ini kewenangan pusat, maka kita dorong bersama-sama,” katanya.
Selain persoalan BBM, Luthfi berencana berdialog langsung dengan pedagang ikan, asosiasi nelayan, dan pelaku usaha perikanan di Juwana untuk mencari solusi bersama bagi sektor perikanan tangkap.
“Apa gunanya infrastruktur maju kalau nelayan kita masih kesulitan. Maka persoalan utama ini harus segera di tangani,” pungkasnya.
Apresiasi
Sementara itu, Ketua HNSI Jawa Tengah, Riswanto, mengapresiasi langkah Gubernur Ahmad Luthfi yang bersedia memfasilitasi dan mengawal aspirasi nelayan hingga ke pemerintah pusat.
Menurutnya, kenaikan harga solar industri membuat banyak kapal nelayan di Juwana tidak lagi beroperasi karena biaya operasional yang membengkak.
“Di Juwana ada sekitar 1.600 kapal ukuran di atas 30 GT. Saat ini banyak kapal sudah di ikat karena tidak mampu membeli BBM nonsubsidi dengan harga keekonomian industri,” ujarnya.
HNSI berharap pemerintah segera menghadirkan harga khusus solar nonsubsidi bagi kapal nelayan di atas 30 GT agar aktivitas melaut kembali berjalan normal.
“Kami akan menunggu arahan dari Pak Gubernur ke depan seperti apa. Harapannya persoalan ini bisa mendapat pendampingan sampai tuntas sehingga operasional kapal nelayan bisa kembali berjalan,” katanya.
