SLAWI, smpantura – Komisi 2 DPRD Kabupaten Tegal menilai trend kunjungan wisatawan di sejumlah obyek wisata terus mengalami peningkatan. Bahkan, target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tegal tahun 2022, ada yang melampaui hingga 200 persen.
Kondisi tersebut membuat Komisi 2 berencana menaikan target pendapatan tiga obyek wisata di tahun 2023 hingga Rp 14 miliar (M).
“Pandemi Covid-19 yang berlangsung sekitar 2 tahun, membuat pendapatan pariwisata melorot. Ini saatnya genjot lagi pendapatan pariwisata,” kata Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Tegal, Aditya Zulton Prakosa, baru-baru ini.
Dikatakan, pendapatan obyek wisata di Pantai Purwahamba Indah (Purin) di tahun 2022, melebihi target hingga mencapai 218,30 persen dari target Rp 108.511.900 terealisasi Rp 236.886.100. Sedangkan di obyek wisata Guci tahun 2022, pendapatan ditarget Rp 7.8 miliar dan terealisasi Rp 7.87 miliar atau tercapai 100,09 persen.
“Pendapatan OW Cacaban di tahun 2022, Rp 188.825.600 dari target Rp 221.036.000 atau tercapai 85,43 persen. Cacaban masih bisa dimaksimalkan, karena ada wahana baru yang menarik pengunjung,” ujarnya.
Dengan perolehan itu, lanjut dia, diyakini tahun 2023 akan mengalami peningkatan. Pasalnya, pandemi Covid-19 telah berakhir dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah dicabut pemerintah. Dengan kondisi tersebut, pendapatan pariwisata bisa kembali dinaikan. Hal itu mengingat pada pandemi Covid-19 lalu, pendapatan pariwisata sempat diturunkan.
“Makanya, kalau dikembalikan targetnya sebelum adanya Covid-19 sebesar Rp 14 miliar. Tahun 2022, target pariwisata Rp 10,2 miliar,” katanya.
Ditambahkan, sarana dan prasarana di tiga objek wisata itu juga harus diperhatikan. Termasuk fasilitas yang memadahi agar pengunjung tidak kecewa. Diharapkan, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk peningkatan sarpras dan fasilitas. Adit juga menghendaki, investor yang akan berinvestasi di Guci atau objek wisata lainnya, supaya tidak dipersulit.
“Jadi harus seimbang, target dinaikkan, tapi pemerintah daerah juga harus memperhatikan soal sarpras dan fasilitasnya,” pungkasnya. (T05-Red)
