Kata Nawal, kehamilan bukan saja menyangkut permasalahan faktor medis (hipertensi, eklamsi, perdarahan, infeksi, & komplikasi). Tetapi juga di pengaruhi faktor sosial sepeti kehamilan tidak di kehendaki, kekerasan seksual, aib, perkawinan anak. Juga masalah ekonomi (kemiskinan & tidak memiliki jaminan kesehatan). Lalu masalah pendidikan serta rendahnya literasi kesehatan ibu dan anak bagi keluarga.
Selain itu, masih terdapat kesenjangan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil dan balita. Termasuk belum optimalnya pemeriksaan kehamilan secara rutin dan sesuai standar.
“Situasi lebih buruk dapat di alami oleh kelompok-kelompok rentan. Seperti ibu hamil dengan penyandang disabilitas, ibu hamil dengan usia anak, ibu hamil akibat kekerasan seksual, ibu hamil degan kehamilan tidak di kehendaki, dan ibu hamil yang hidup dengan HIV,”ujarnya.
“Jangan sampai ada satu pun kelompok yang ditinggal atau ditinggalkan (no one life behind) dalam layanan kesehatan ibu hamil dan balita di Jawa Tengah,” tandasnya.
Kolaborasi
Ia yakin jika Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkolaborasi dengan PKK dan Posyandu dapat mencegah AKI, AKB, dan stunting. Sebab Jawa Tengah memiliki kekuatan yang besar, komitmen pemerintah yang tinggi, semangat gotong royong, serta jumlah dan jaringan kader kesehatan yang luas.
Dari Data SIM PKK Jawa Tengah, tercatat sudah memiliki 212.823 unit PKK di tingkat RT, dan 452.426 Dasa Wisma. Jateng juga memiliki 49.149 unit Posyandu dan 268.357 orang kader Posyandu Bidang Kesehatan. Jumlah kader Bidang Kesehatan di Triwulan I tahun ini, naik sebesar 18.725 kader di bandingkan 2025.
