10 Ribu Warga Kabupaten Tegal Terima BLT BBM

SLAWI, smpantura – Sebanyak 10.008 warga kurang mampu di Kabupaten Tegal, menerima dana kompensasi kenaikan BBM bersubsidi dari Pemkab Tegal untuk bulan Oktober sampai Desember 2022 sebesar Rp 450 ribu perorang. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut dikucurkan untuk mengurangi dampak inflasi pasca kenaikan BBM bersubsidi dan kenaikan sejumlah barang pokok.

Penyaluran perdana BLT dilakukan di Balai Latihan Kerja (BLK) Suradadi pada Kamis, (8/12). Hadir Bupati Tegal, Hj Umi Azizah, Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tegal, Nurhayati, Kepala DPPKAD Kabupaten Tegal, Amir Makhmud, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tegal, Belian Adjie, Kasi Intel Kejari Slawi, Yusuf Lukita, Kabag Kesra Setda Tegal, Abdul Basit, Forkimpincam Suradadi, dan sekitar 200 penerima BLT BBM.

Bupati Umi dalam sambutanya mengatakan, BLT BBM merupakan mandat Pemerintah Pusat yang harus dialokasikan sebesar 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) atau sekitar Rp 4,5 miliar. BLT untuk bulan Oktober, November dan Desember 2022, diperuntukan untuk 10.008 orang, kurang mampu tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tegal. Tiap warga penerima BLT BBM mendapatkan Rp 150 ribu tiap bulan. Penyaluran dilakukan tiga bulan langsung, sehingga tiap penerima mendapatkan Rp 450 ribu.

“Hari ini, bantuan diterimakan langsung untuk 200 orang, khususnya para nelayan di Suradadi. Untuk selanjutnya bantuan langsung ke rekening penerima,” terangnya.

Menurut dia, BLT BBM diberikan kepada pelaku UMKM, ojek daring, nelayan dan supir angkutan, sebagai bagian dari upaya pemerintah membantu meringankan beban pengeluran dari dampak inflasi pasca kenaikan BBM bersubsidi dan kenaikan sejumlah barang pokok. Bupati berharap bantuan bisa dibelanjakan sebaik mungkin, khususnya yang sudah berkeluarga harus bisa dirasakan oleh seluruh anggota keluarga.

“Jangan sampai dibelikan rokok atau yang lainnya, yang bukan kebutuhan keluarga, apalagi kupon judi togel, yang tegas dilarang dan siap ditindak, siapa pun pelakunya oleh pak Kapolri,” ujarnya.

BACA JUGA :  Perhutani Pekalongan Barat Serahkan Sharing Produksi Kayu dan Getah Pinus Kepada 91 LMDH

Bupati minta camat, kades, dan kawan-kawan pendamping PKH serta TKSK untuk mengawal proses updating DTKS-nya oleh pemerintah desa. Lakukan evaluasi secara berkesinambungan dan berjenjang agar ketepatan data penerima manfaatnya bisa dipertanggungjawabkan. Karena tidak sedikit laporan yang masuk ke aplikasi Lapor Bupati Tegal tentang pengaduan ketidaktepatan sasaran penerima manfaat.

Maka secara administrasi dan prosedural, kades bertanggungjawab atas kebenaran data warganya di DTKS. Maka kuncinya harus ada keberanian Kades menyisir DTKS-nya, memastikan tidak ada warga miskin yang tertinggal dan memastikan pula tidak ada keluarga sejahtera yang masih saja menerima bantuan. Lakukan updating data secara berkala setiap tiga bulan sekali.

“Saya titip pesan, pastikan dalam program bansos ini tidak ada potongan untuk dalih apapun, sekalipun itu dari dana desa. Sudah ada laporan masuk ke saya soal potongan bansos di desa yang itu langsung kita tindaklanjuti dengan pembinaan dan perintah pengembalian. Jika masih saja ada yang melanggar, tidak tertutup kemungkinan pembinaannya dialihkan APH karena sebenarnya itu sudah terkategori pungli,” tegas Bupati.

Plt Dinsos Kabupaten Tegal, Nurhayati menuturkan, penyaluran BLT BBM melalui Bank Tegal Gotong Royong (TGR) di 11 titik. Setiap penerima wajib membawa KTP asli dan KK asli. Jika penerima meninggal dunia, maka bisa diterimakan ke ahli waris. Bantuan untuk 10.008 warga diperinci untuk sopir atau kru angkutan sebesar 985 orang, nelayan 1.905 orang, ojek online 694 orang, dan UMKM 6.424 orang.

“Kami akan membuat aplikasi sederhana usulusul sanggah agar masyarakat agar melakukan pengaduaan data penerima bansos yang tidak layak,” pungkasnya. (T05-Red)

Scroll to top
error: