“Jangan sampai dibelikan rokok atau yang lainnya, yang bukan kebutuhan keluarga, apalagi kupon judi togel, yang tegas dilarang dan siap ditindak, siapa pun pelakunya oleh pak Kapolri,” ujarnya.
Bupati minta camat, kades, dan kawan-kawan pendamping PKH serta TKSK untuk mengawal proses updating DTKS-nya oleh pemerintah desa. Lakukan evaluasi secara berkesinambungan dan berjenjang agar ketepatan data penerima manfaatnya bisa dipertanggungjawabkan. Karena tidak sedikit laporan yang masuk ke aplikasi Lapor Bupati Tegal tentang pengaduan ketidaktepatan sasaran penerima manfaat.
Maka secara administrasi dan prosedural, kades bertanggungjawab atas kebenaran data warganya di DTKS. Maka kuncinya harus ada keberanian Kades menyisir DTKS-nya, memastikan tidak ada warga miskin yang tertinggal dan memastikan pula tidak ada keluarga sejahtera yang masih saja menerima bantuan. Lakukan updating data secara berkala setiap tiga bulan sekali.
“Saya titip pesan, pastikan dalam program bansos ini tidak ada potongan untuk dalih apapun, sekalipun itu dari dana desa. Sudah ada laporan masuk ke saya soal potongan bansos di desa yang itu langsung kita tindaklanjuti dengan pembinaan dan perintah pengembalian. Jika masih saja ada yang melanggar, tidak tertutup kemungkinan pembinaannya dialihkan APH karena sebenarnya itu sudah terkategori pungli,” tegas Bupati.
Plt Dinsos Kabupaten Tegal, Nurhayati menuturkan, penyaluran BLT BBM melalui Bank Tegal Gotong Royong (TGR) di 11 titik. Setiap penerima wajib membawa KTP asli dan KK asli. Jika penerima meninggal dunia, maka bisa diterimakan ke ahli waris. Bantuan untuk 10.008 warga diperinci untuk sopir atau kru angkutan sebesar 985 orang, nelayan 1.905 orang, ojek online 694 orang, dan UMKM 6.424 orang.
