TEGAL, smpantura – Ahli Perancangan Kota, Abdullah Sungkar, menyikapi penyebab terjadinya banjir di ibu kota dan beberapa daerah di Indonesia.
Menurutnya, banjir terjadi bukan soal siapa gubernur atau kepala daerahnya. Namun, soal ‘tinggi’ hujan dan kapasitas pengaliran drainase existing yang tersedia.
Hujan ekstrem lebih dari 150 mm penyebab banjir di Jakarta, baru setengah dari angka hujan ekstrem tahun 2020 saat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Hujan ekstrem ditandai lebih dari 150 mm per hari hujan. Stasiun ukur Halim mencatat, hari hujan tahun baru 2020-377 mm per hari hujan.
Ini bahkan dua kali lebih besar batasan hujan ekstrem BMKG yang angkanya 150 mm per hari hujan.
Kanal-kanal dan bangunan sistem drainase lainnya didesign dengan acuan hidrologis return periode hujan tertentu, misal hujan 5, 10, 20, atau 100 tahunan.
Semakin tinggi angkanya, maka semakin besar dimensinya dan otomatis semakin besar biayanya.
Tapi rasanya jarang sekali sistem drainase yang didesain untuk antisipasi banjir ekstrem, kecuali geografisnya juga ekstrem seperti Belanda yang 20 persen wilayahnya di bawah muka air laut.
Sistem pengendalian banjir tidak bisa hanya mengandalkan kanal banjir saja, kecuali mungkin jika hanya untuk drainase lingkungan dengan daerah layanan yang tidak terlalu luas.
Selain kanal drainase yang menampung run off (limpasan air hujan permukaan), maka harus ada sistem drainase intercept yang menghadang air di catchment area hulu banjir, seperti bendung, waduk atau polder.
Apalagi jika intercept run off alamiah di hulu tidak bekerja karena kerusakan lingkungan.
Ditambah lagi berkurangnya tutupan tanah alamiah karena menjadi daerah terbangun, maka semakin besar run off karena air tidak sempat (sebagian) meresap ke dalam tanah.
