BREBES, smpantura – Aksi demo terkait pengelolaan dana desa marak terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Brebes. Terbaru, warga Desa Plompong, Kecamatan Sirampog, menggelar demo pada Senin (5/5), hingga berujung pada pengunduran diri sekretaris desa.
Sebelumnya, demo serupa terjadi di Desa Batursari, Kecamatan Sirampog, yang membuat kepala desa akhirnya mundur. Demo warga juga terjadi di Desa Bentarsari, Kecamatan Salem, dan Desa Kedungoleng Kecamatan Paguyangan, dengan tuntutan transparansi penggunaan dana desa.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi I DPRD Brebes, Arifin, menilai maraknya aksi tersebut mencerminkan lemahnya keterbukaan pemerintah desa (Pemdes).“Pemdes harus transparan, lebih terbuka, bekerja sesuai aturan dan melibatkan masyarakat. Itu kunci pemerintahan yang bersih,” ujarnya, Rabu (7/5).
Ia menegaskan, warga berhak tahu bagaimana dana desa digunakan. Kurangnya transparansi menjadi pemicu utama aksi-aksi tersebut.
Untuk mencegah hal serupa terulang, Arifin mendorong pengawasan ketat dari kecamatan dan inspektorat. Ia juga menyarankan agar proyek dana desa dicek langsung setelah selesai dan dilaporkan hasilnya.
Persoalan ini, katanya, sudah dibahas dalam rapat lintas instansi bersama Inspektorat, Dinpermades, Kodim, Polres, dan Kejaksaan.
“Pada rapat itu, saya sampaikan langsung hal-hal yang memicu demo warga. Harapannya, semua pihak ikut mengawasi,” jelas politisi PKS itu.
Komisi I DPRD, lanjut Arifin, akan terus mengawal agar dana desa dikelola secara terbuka dan berpihak pada masyarakat.“Dana desa itu uang rakyat. Harus digunakan untuk rakyat, bukan untuk segelintir orang,” tegasnya. **
