SLAWI, smpantura -Pemerintah akan membuka sebanyak 100 Sekolah Rakyat mulai Juli 2025. Sekolah ini dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang selama ini terhambat akses pendidikannya karena keterbatasan ekonomi.Harapannya, anak-anak bisa mewujudkan cita-citanya seperti anak lainnya.
“Pak Presiden memerintahkan Kementerian Sosial bersama kementerian , lembaga dan badan lain untuk segera membuka Sekolah Rakyat bagi keluarga miskin dan miskin ektrem,” kata Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, saat menghadiri penutupan Jambore Kreativitas Anak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Guci Forest, Bojong, Kabupaten Tegal, Rabu (9/7/2025).
Menurut Agus, pada tahap awal sekolah akan dibuka di 63 titik, dan kemudian disusul 37 titik lainnya, hingga mencapai target 100 sekolah. “Insya Allah bulan Juli ini sudah mulai berjalan,” ujarnya.
Agus menjelaskan bahwa tujuan utama dari pendirian Sekolah Rakyat adalah untuk memutus rantai kemiskinan dan memberi harapan baru bagi anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena kendala ekonomi.
“Pak Presiden sudah menyampaikan pembangunan sekolah rakyat untuk memotong transmisi kemiskinan , memuliakan saudara-saudara kita yang miskin dan membangun harapan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, baik miskin maupun miskin ekstrem supaya mereka bisa sekolah,” tuturnya.
Lebih lanjut dikatakan, statistik menunjukkan, faktor alasan utama anak tidak sekolah adalah karena masalah ekonomi. Keluarga yang miskin dan miskin ektrem rata-rata tingkat pendidikannya hanya sampai SD. Dengan mengeyam pendidikan lebih tinggi, diharapkan anak-anak dari keluarga tidak mampu ini bisa sejahtera, sehingga masyarakat yang makmur seperti dicita-citakan oleh pendiri bangsa ini bisa segera terwujud.
Agus menuturkan, tahun ini, pemerintah menargetkan membuka 200 sekolah perintis dengan target 20.000 siswa sebelum nantinya akan dibangun sekolah permanen. Rencananya, setiap kabupaten/kota akan memiliki minimal satu Sekolah Rakyat.
“Nantinya, sekolah permanen akan dibangun bersama Kementerian PUPR, mulai dari jenjang SD hingga SMA. Masing-masing sekolah dapat menampung hingga 1.000 siswa,” tambah Agus.
Ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat hanya diperuntukkan bagi keluarga miskin. “Meski fasilitasnya setara sekolah unggulan, sekolah ini khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin. Yang lain tidak boleh ikut. Itu pesan Presiden,” tegasnya.
Agus juga menyampaikan bahwa persiapan untuk kepala sekolah dan tenaga pendidik sudah berjalan. Pemerintah pun tengah berkoordinasi dengan Dinas Sosial, BPS, dan kementerian terkait lainnya untuk mendukung kelancaran program ini.
“Semua sudah disiapkan, kepala sekolah sudah disiapkan, kemarin kami sudah melakukan retret 100 kepala sekolah di Jakarta. Guru sebentar lagi juga akan dilakukan retret, siswanya sudah siap, kami kerjasama dengan Dinsos, BPS, Pemkab, Pemkot juga pendamping PKH,” imbuhnya.
Sekolah Rakyat akan menerapkan sistem boarding . Kendati siswa akan diasramakan, orangtua bisa sewaktu-waktu menjenguk anaknya.
“Pesan Pak Presiden, kalau orangtua kangen anaknya mau datang ke sekolah, silahkan. Kami siapkan tempat untuk orangtua calon siswa,”tuturnya.
Siswa Sekolah Rakyat ke depan akan dicetak menjadi siswa yang memiliki tig ahal, yakni pintar, memiliki ilmu pengetahuan, punya karakter kebangsaan, keagamaan , sosial dan memiliki keterampilan disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Siswa Sekolah Rakyat juga akan dibekali dengan Bahasa Inggris dan kebutuhan sekolah disediakan negara.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Tegal, Teguh Triyono, menambahkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab semua elemen bangsa, termasuk BI.
“Tadi ada materi wawasan, budaya, dan hal lainnya. Jadi, khususnya untuk kegiatan hari ini, teman-teman di panti juga mendapatkan informasi atau ilmu yang setara dengan anak-anak diluar LKSA lainnya,” katanya.
Dalam Jambore Kreativitas Anak LKSA, BI Tegal juga membekali peserta jambore tentang kebijakan terkini ataupun perkembangan digitalisasi sistem pembayaran, memperkenalkan budaya yang ada di uang Rupiah, seperti tarian daerah yang dimunculkan di uang kertas pecahan Rp1.000. (**)
