JAKARTA, smpantura – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendesak instansi pendidikan segera menyinkronkan kebijakan pembatasan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun (PP TUNAS) dengan sistem pembelajaran untuk membentengi siswa dari dampak negatif algoritma digital mulai 28 Maret 2026.
Langkah ini krusial agar ekosistem pendidikan tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi garda terdepan dalam literasi digital nasional.
Ia menekankan, implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) memerlukan kesiapan mental dan kompetensi tenaga pendidik.
Fikri mengingatkan, agar para guru tidak lagi menggunakan alasan perbedaan generasi atau gagap teknologi (gaptek) untuk menghindari tanggung jawab pengawasan aktivitas digital siswa.
“Jangan sampai kemudian dengan alasan ‘saya orang kolonial, saya zaman dulu’ gitu, jadi sudah bukan generasinya. Enggak bisa begitu sekarang karena harus semuanya di kenalkan, harus akrab, harus bisa beradaptasi,” kata Fikri, dalam keterangannya, Ahad (15/3/2026).
Politisi PKS ini merinci, ada tiga poin utama sinkronisasi yang harus di lakukan dunia Pendidikan. Yang pertama, guru sebagai Fasilitator Literasi: Tenaga pendidik wajib mendapatkan pembekalan intensif mengenai keselamatan digital untuk membimbing siswa membedakan konten positif dan negatif.
Kemudian kedua, adalah revitalisasi Guru BK. Peran guru Bimbingan Konseling (BK) harus di perluas untuk menangani simulasi resolusi konflik digital dan perundungan siber (cyberbullying).
“Kemudian yang ketiga, adalah transformasi Siswa. Mengubah pola pikir siswa dari sekadar konsumen pasif algoritma menjadi kreator konten yang beretika dan produktif,” terangnya.
Aturan Teknis
Lebih lanjut dia mengatakan, aturan teknis dalam Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 ini nantinya akan mewajibkan platform berisiko tinggi. Seperti YouTube, TikTok, Instagram, hingga Roblox untuk melakukan penonaktifan akun anak di bawah 16 tahun secara bertahap. Pihaknya menilai regulasi ini adalah bentuk kehadiran negara untuk menyeimbangkan kekuatan melawan miliaran baris kode algoritma yang di rancang menahan perhatian anak.
