MAGELANG, smpantura – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang efektif sekaligus berkelanjutan.
Pernyataan tersebut di sampaikannya saat membuka Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) bagi Ketua DPRD se-Indonesia di Akademi Militer, Kamis (16/4/2026).
Kegiatan yang di gelar oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ini berlangsung pada 15–19 April 2026 dan di ikuti sekitar 500 Ketua DPRD dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga kota di seluruh Indonesia.
Acara pembukaan di pimpin oleh Gubernur Lemhannas RI, Ace Hasan Syadzily, serta turut di hadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Luthfi menekankan bahwa pembangunan daerah tidak bisa di lakukan secara parsial. Di perlukan sinergi lintas sektor dan lintas tingkatan pemerintahan, mulai dari pusat hingga ke level desa, agar hasil pembangunan lebih optimal dan merata.
“Di perlukan integrasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta dukungan seluruh elemen masyarakat. Kami juga menggandeng bupati-wali kota, DPRD Jateng melalui Forum Berlian, hingga anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah dalam satu tim besar,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, kolaborasi yang solid menjadi kunci untuk menyelesaikan berbagai persoalan daerah secara menyeluruh.
“Tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Semua harus bergerak bersama agar solusi yang di hasilkan lebih komprehensif,” tegasnya.
Perkuat Kepemimpinan
Sementara itu, Ace Hasan Syadzily menyampaikan bahwa kegiatan KPPD bertujuan memperkuat perspektif kepemimpinan para pimpinan DPRD di tengah dinamika global yang semakin kompleks dan tidak menentu.
