Menurutnya, konsep aglomerasi wilayah dapat menjadi kekuatan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Selain itu, Ahmad Luthfi menyoroti pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia meminta seluruh jajaran pemerintah, termasuk kepala daerah, untuk menerapkan prinsip good and clear governance serta mengedepankan pelayanan publik.
“Birokrasi harus melayani. ASN dan pejabat publik adalah pelayan masyarakat. Jangan ada yang ditutup-tutupi, harus transparan. Dan jangan alergi terhadap kritik, jadikan itu sebagai pemacu untuk memberikan pelayanan yang lebih baik,” tegasnya. (**)
