BOYOLALI, smpantura – Akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari terbatasnya peluang di terima di dunia usaha hingga minimnya dukungan untuk mobilitas dan pengembangan usaha mandiri.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa penyandang disabilitas tidak boleh berhenti hanya pada tahap pelatihan, tetapi harus memperoleh kesempatan nyata untuk bekerja dan meningkatkan kemandirian ekonomi.
Isu tersebut menjadi salah satu sorotan dalam Rembug Pembangunan Jawa Tengah 2026 Wilayah Subosukowonosraten yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Boyolali, Selasa (2/6/2026), sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan yang lebih inklusif.
Luthfi menekankan pentingnya kesetaraan kesempatan bagi kaum difabel, baik dalam memperoleh pekerjaan, mengembangkan usaha, maupun berkontribusi dalam proses pembangunan daerah.
Pernyataan itu di sampaikan saat menanggapi berbagai masukan dari perwakilan Forum Komunikasi Difabel Boyolali, Sri Setyaningsih.
Dalam kesempatan tersebut, Sri mengajukan sejumlah usulan untuk memperkuat kemandirian penyandang disabilitas, di antaranya pembaruan basis data sosial, perluasan akses ketenagakerjaan, bantuan permodalan bagi pelaku UMKM difabel, keterlibatan dalam koperasi, pengembangan destinasi wisata yang ramah disabilitas, serta peningkatan fasilitas pelatihan.
Menurutnya, penyandang disabilitas memerlukan pendekatan khusus dalam proses pendataan sosial. Ia menilai tidak semua difabel tergolong masyarakat miskin, namun mereka termasuk kelompok yang rentan menghadapi persoalan kesehatan maupun tekanan ekonomi.
