BI Tegal Beri Bantuan Sosial Untuk Program Kemandirian Ekonomi dan UMKM

TEGAL, smpantura  РKantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Tegal, menyerahkan bantuan kepada masyarakat dari berbagai sektor di wilayah se-Eks Karesidenan Pekalongan, melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Kepala KPw BI Tegal, M Taufik Amrozy, kepada perwakilan masyarakat di Lapangan Serbaguna, KPw BI Tegal, Kamis (22/12).

Melalui sambutannya, M Taufik mengatakan, sebagaimana tanggung jawab sosial, Bank Indonesia memiliki PSBI untuk ikut membantu pemerintah dan masyarakat dalam program kemandirian ekonomi dan UMKM.

“Pandemi Covid-19 berdampak terhadap perekonomian nasional dan regional, termasuk di Eks-Karesidenan Pekalongan. Oleh karena itu, untuk menjaga resiliensi perekonomian, diperlukan upaya nyata untuk membangkitkan ekonomi lokal berbasis kelompok masyarakat dan UMKM sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional,” jelasnya.

Beberapa waktu lalu, lanjut M Taufik, penyebaran Covid-19 berbagai varian yang begitu cepat berdampak pada dilakukannya kebijakan PPKM darurat sehingga aktivitas perekonomian menjadi sangat terbatas. Namun demikian, pasca penerapan PPKM darurat tersebut, secara bertahap perekonomian dapat pulih.

BACA JUGA :  Sumbang satu Medali Perunggu, Cabor Tenis Lapangan akan Benahi Atlet

Sebagai upaya untuk mengakselerasinya, Bank Indonesia berkolaborasi dengan eksekutif dan legislatif (Komisi 11 DPR RI) memberikan bantuan sosial untuk program kemandirian ekonomi dan UMKM.

“Melalui momentum ini, kami memberikan paket program pengembangan ekonomi dan UMKM senilai Rp 3 Miliar yang tersebar di wilayah Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan,” ucapnya.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan masyarakat dan UMKM dapat berusaha dan meningkatkan kapasitas usahanya, sehingga dapat memperoleh penghidupan yang layak di situasi paska pandemi Covid-19.

“Tak lupa kami harapkan agar barang bantuan yang telah diberikan dapat dirawat dan dimanfaatkan penggunaannya. Sebab, ke depan sebagai wujud akuntabilitas anggaran tidak menutup kemungkinan akan dilakukan audit atau pemeriksaan barang bantuan,” tutupnya. (T03-Red)

Scroll to top
error: