Menurut Luthfi, persoalan utama yang di hadapi driver ojol bukan hanya soal tarif, tetapi juga belum adanya payung hukum yang jelas mengenai transportasi online.
“Sudah saya sampaikan, akan kita kawal. Kita harus melakukan mediasi dengan mitra karena sifatnya kemitraan. Sehingga ada komunikasi dari kedua belah pihak antara mitra dan perusahaan,” kata Luthfi.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lanjutnya, juga telah mengirim surat kepada Kementerian Perhubungan terkait tuntutan para driver ojol. Bahkan ke depan, pihaknya berencana mengajak perwakilan driver untuk bertemu langsung dengan Menteri Perhubungan di Jakarta.
“Kita sudah wadahi dan akan kawal terus. Persoalan ini tidak hanya di Jawa Tengah, tapi semua provinsi juga sama. Kita akan telusuri sumbatannya ada di mana,” jelasnya.
Terkait tuntutan revisi SK Gubernur Jawa Tengah mengenai transportasi online, Ahmad Luthfi menyebut telah menginstruksikan peninjauan ulang agar menyesuaikan aspirasi driver. Meski demikian, ia menilai solusi jangka panjang tetap membutuhkan regulasi nasional yang lebih jelas.
“Driver ojol itu sifatnya mitra, bukan pegawai. Jadi harus di dudukkan bersama dan kami siap memfasilitasi kedua belah pihak,” ujarnya. (**)
