”Ke depan, kerja sama dengan Kota Zhijiang akan di fokuskan pada sektor strategis. Seperti industri ramah lingkungan, riset dan pertukaran pelajar, pengembangan UMKM, serta promosi pariwisata dan budaya,” ucapnya.
Dari sisi regulasi, DPRD memastikan seluruh tahapan kerja sama telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020. Saat ini, proses kerja sama telah memasuki tahap penandatanganan Letter of Intent (LoI) yang di lakukan pada Januari 2026. Implementasi penuh program Sister City di targetkan mulai berjalan pada Januari 2027.
Meski telah di setujui, DPRD tetap memberikan sejumlah catatan penting, terutama terkait perlindungan tenaga kerja lokal. DPRD menargetkan serapan tenaga kerja lokal berada pada kisaran 70 hingga 90 persen. Sementara itu, tenaga kerja asing hanya di perbolehkan mengisi posisi tertentu dan wajib melakukan transfer pengetahuan kepada tenaga kerja lokal.
”Ini penting agar masyarakat Batang benar-benar merasakan manfaat dari investasi yang masuk,” tegas Kukuh.
Sektor Lingkungan
Di sektor lingkungan, pemerintah daerah juga menyiapkan sejumlah langkah konkret. Di antaranya pembangunan tiga unit Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) pada 2026 serta pengembangan di 15 kecamatan pada 2027. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan seiring dengan masuknya investasi industri. Sementara itu, Wakil Bupati Batang Suyono menilai kerja sama Sister City ini sebagai peluang besar yang dapat mengintegrasikan potensi ekonomi dan budaya kedua daerah.
