- Manivest Data Pemilih Disorot
BREBES, smpantura – Komisi II DPR RI melaksanakan pemantauan kesiapan Pemilu di wilayah Pantura Barat Jateng, yang meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal, Kamis (19/1). Mereka juga melaksanakan konsolidasi bersama KPU dan Bawaslu di tiga kabupaten/ kota tersebut, dengan menggelar pertemuan di ruang rapat Bupati Brebes, lantai 3 Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Pemkab Brebes.
Konsolidasi tersebut difasilitasi Penjabat (Pj) Bupati Brebes Urip Sihabudin didampingi jajarannya. Perwakilan Komisi II DPR RI Agung Widyantoro menyampaikan, dengan terus terjalinnya koordinasi pemerintah bersama penyelenggara pemilu 2024, pihaknya memastikan pesta demokrasi tahun depan tetap berjalan. Itu karena tidak ada alasan menunda pemilu. Terlebih, dari delapan fraksi di DPR RI semua sepakat untuk tegak lurus aturan.
“Yakni, mengacu UU Nomor 7/ 2017 tentang pelaksanaan pemilu dengan metode proporsional terbuka. Karena, sistem demokrasi yang selama ini sudah berjalan baik jangan sampai tercabut,” ungkapnya.
Menurut dia, terkait proses gugatan sistem Pemilu, hingga kini masih terus bergulir di ranah hukum. Sehingga, sambil menunggu hasil akhir semua proses penyelenggaraan pemilu serentak harus terus berjalan. Sebab, Pemilu 2024 akan mencetak sejarah dalam pesta demokrasi. Mengingat, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah dan legislatif dilaksanakan serentak dalam satu tahun.
“Khusus penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu diminta fokus. Terutama, semua kesiapan teknis, logistik hingga SDM yang akan diterjunkan harus sigap dan menjaga netralitas,” katanya.
Dia menuturkan, kompetensi dan netralitas penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugas harus menjadi prioritas. Khususnya, manivest Daftar Pemilih Tetap serta dokumen kependudukan harus dipastikan valid. Sebab, dokumen kependudukan yang menjadi syarat mutlak menggunakan hak pilih.
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Brebes Muamar Riza Pahlevi menambahkan, seiring sudah berjalannya tahapan Pemilu Serentak 2024. Terdapat beberapa poin yang perlu mendapat perhatian. Yakni, SDM personel di sekretariat KPU masih kurang. Sebab, jumlah DPT yang sangat banyak, logistik hingga kelengkapan yang dibutuhkan sangat besar. “Sehingga, kami harapkan Pemkab juga ikut memfasilitasi penambahan personel SDM sebagai penyelenggara kesekretariatan pemilu,” ujarnya. (T07_red)