TEGAL, smpantura – Jajaran Pemerintah Kota Tegal dan DPRD Kota Tegal, menyatakan sikap dan mendukung aspirasi nelayan saat melakukan aksi damai, Kamis (12/1).
Itu mengemuka, saat Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro, didampingi Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono serta Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, KH Habib Ali Zaenal Abidin, menemui nelayan di Gedung DPRD setempat.
Pada momentum tersebut, Kusnendro memberikan kesempatan kepada perwakilan massa untuk menempuh audiensi.
Sementara, Dedy Yon Supriyono turut membacakan surat terbuka tuntutan aksi nelayan dan pelaku usaha perikanan, untuk Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
“Kami bersama nelayan menyampaikan keresahan dengan pemberlakuan kebijakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI di tengah situasi dan kondisi saat ini,” ujar Dedy Yon.
Keresahan itu, lanjut Dedy, meliputi kenaikan harga BBM bersubsidi dan non subsidi untuk industri sektor kelautan dan perikanan yang berubah-ubah atau cenderung naik, diikuti dengan naiknya harga kebutuhan pokok yang menyebabkan pembengkakan biaya operasional penangkapan.
Termasuk usaha sektor kelautan perikanan berbasis risiko dan sangat bergantung pada musim, cuaca dan ketahanan peralatan serta harga ikan yang fluktuatif dan cenderung murah yang berdampak pada penurunan pendapatan bagi hasil antara pemilik kapal dan awak kapal perikanan.
“Terjadi penurunan jumlah armada kapal perikanan yang tidak mampu beroperasi dan oleh pemilik kapal akan menjual armada kapal perikanannya, namun tidak ada peminat atau pembelinya. Berlakunya penarikan retribusi daerah melalui lelang TPI dan tambat labuh pelabuhan,” pungkas Dedy.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, KH Habib Ali Zaenal Abidin menyatakan siap mengawal aspirasi nelayan bersama Komisi II ke pemerintah pusat hingga KKP.
Sebab, keberadaan pelaku usaha informal dari sektor kelautan dan perikanan, dapat menampung pekerja tanpa memandang strata pendidikan, sehingga membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan serta penyerapan tenaga kerja.
Selain itu, juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, melalui penyerapan pengangguran untuk menjadi anak buah kapal (ABK) hingga pengolah ikan dan lainnya.
“Satu hal yang tidak kalah penting, keberadaan nelayan dan pelaku usaha perikanan juga mampu menyumbang pundi-pundi rupiah melalui Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Untuk itu, kami siap mengawal dan memperjuangkan aspirasi nelayan ke pusat,” tutupnya. (T03-Red)
