TEGAL, smpantura – Penjabat (Pj.) Wali Kota Tegal, Dadang Somantri, mendorong optimalisasi penggunaan teknologi dan inovasi dalam penanggulangan bencana daerah.
Hal itu disampaikan Dadang, usai menghadiri Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) Tahun 2024 di Pullman Hotel, Kota Bandung, Rabu (24/4).
Menurutnya, optimalisasi teknologi dan inovasi sangat tepat dengan kondisi saat ini, sehingga dapat mengurangi tingkat kegagalan dan deteksi dini, ketimbang dengan cara konvensional.
Pj. Wali Kota Tegal yang hadir bersama Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Tegal, Mochammad Mabbrur, dalam kesempatan tersebut menyampaikan perlu adanya komitmen dari seluruh stakeholder baik dari penyiapan sumber daya manusia, prasarana maupun penganggaran.
“Untuk itu, kita nanti di Kota Tegal akan mencoba mengkolaborasikan. Karena kebencanaan ini bukan BPBD saja, tapi ini menjadi tugas bersama baik pemerintah maupun masyarakat,” katanya.
Terkait potensi bencana di Kota Tegal, Dadang lebih fokus dengan banjir maupun rob serta deteksi-deteksi kemungkinan kebakaran.
“Karena kita punya obyek-obyek vital. Seperti pelabuhan ini harus menjadi perhatian. Sebagai Kota Bahari, tentu saja pelabuhan kita harus lebih baik dan lebih safe,” jelasnya.
Rakornas PB 2024 yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dari tanggal 23-24 April 2024 dihadiri 447 BPBD yang terdiri dari 36 BPBD Provinsi dan 411 BPBD Kabupaten Kota.
Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, dalam laporannya menyampaikan bahwa Rakornas PB tahun ini bertepatan dengan momentum 20 tahun Tsunami Aceh dengan mengambil tema ‘Pengembangan teknologi dan inovasi dalam menanggulangi bencana’.
Lebih lanjut Kepala BNPB menyampaikan, di tahun 2023 mengalami kenaikan catatan bencana sebesar 52 persen dari tahun sebelumnya. Namun, dari sisi dampak, korban jiwa, kerusakan rumah atau fasilitas mengalami penurunan yang signifikan.
Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin dalam arahannya menyampaikan bahwa Indonesia memiliki kondisi geologi dan geografis yang rawan bencana.
“Banyaknya kabupaten kota di Indonesia yang memiliki indeks risiko bencana tingkat tinggi juga menuntut upaya penanggulanagan bencana yang lebih cermat dan inovatif,” jelasnya.
Untuk itu, Ma’ruf Amin meminta seluruh langkah dan rencana tanggap darurat harus mampu mengurangi dampak bencana terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. (T03-Red)