BREBES, smpantura – Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dan pemenuhan Kesehatan Reproduksi menjadi perhatian bersama antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Termasuk badan PBB maupun organisasi non-profit internasional telah melakukan upaya pencegahan dan advokasi.
demikian disampaikan Asisten Deputi Bidang Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kemetrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Ir Prijadi Santosa Msi pada Diseminasi dan Workshop Implementasi Road Map dan Rencana Aksi Pelibatan Laki-Laki Dalam Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender di Arimbi metting room Grand Dian Hotel Brebes, Senin (3/10).
Kata Prijadi, ketimpangan dan ketidakadilan gender masih cukup banyak terjadi baik di skala nasional maupun di lingkungan sekitar. Bentuknya cukup beragam mulai dari stereotype yang keliru, kekerasan, beban ganda, hingga marginalisasi.
“KBG itu kekerasan langsung kepada seseorang yang didasarkan atas jenis kelamin,” ungkapnya.
Bentuknya, bisa fisik, seksual, mental, pemaksaan, ancaman, atau pun perbuatan yang membatasi kebebasan seseorang berkaitan dengan jenis kelaminnya.
Prijadi menguraikan, pengintegrasian pendekatan melibakan laki-laki dalam isu KBG sangat penting karena beberapa hal. Pertama, masalah KBG memiliki kaitan erat dengan norma dan praktik maskulinitas yang berbahaya dan ketidaksetaraan pola hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan.
Kedua, ketidaksetaraan tersebut membawa dampak negatif bagi kehidupan laki-laki sendiri dan perempuan, Ketiga, laki-laki dapat berperan positif dalam upaya penghapusan KBG dan pencapaian keadilan gender dan Keempat, laki-laki menduduki posisi strategis di berbagai level serta memiliki kontrol atas sumberdaya yang diperlukan perempuan untuk mendapatkan keadilan.
