Plt Bupati Perintahkan Sekda, Bersih-bersih dan Tata Birokrasi Pemalang 

PEMALANG, smpantura – Plt Bupati Pemalang, Mansur Hidayat akan memerintahkan,  pada sekretaris daerah (Sekda) difinitif, untuk bersih bersih dan menata birokrasi yang kuat dan dapat dipercaya.

Pelantikan Sekda Pemalang, akan dilaksanakan pada hari Selasa (19/9), dimana sebelumnya, pelantikan mengalami kemunduran. Terkait nama sekda difinitif, Plt Bupati Pemalang belum bersedia menyebut nama.

“Salah satu tugas yang akan saya berikan pada sekda terpilih usai dilantik yaitu menata birokrasi yang kuat dan dapat dipercaya. Sekda difinitif ada kita bersih bersih, yang bisa dibina kita bina, yang tidak bisa ya kita tegakkan aturan yang ada,” ujar Plt Bupati Pemalang, Mansur Hidayat, Senin (18/9).

Ia mengatakan, setelah diumumkan rencananya, langsung ada pelantikan sekda, harapannya agar bisa langsung bekerja maksimal.

Banyak hal yang harus segera diselesaikan, agar pembangunan Pemalang berjalan dengan baik, sesuai harapan masyarakat.

Terkait dengan nama sekda terpilih, pihaknya tidak bersedia menyampaikan informasi tersebut, tetapi untuk waktu pelantikan sekda sudah ditentukan yaitu hari Selasa.

“Kami berharap, BKD untuk segera menyiapkan langkah-langkah strategis terkait dengan segera dilaksanakannya penilaian potensi dan kompetensi Aparatur Negeri Sipil (ASN). Terkait dengan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II yang kosong agar roda pemerintahan tetap berjalan efektif,” ujar Ketua Fraksi PPP, DPRD Pemalang, Fahmi Hakim, dalam berita sebelumnya.

BACA JUGA :  PDIP Pemalang Hanya Butuh 30 Menit Daftarkan Bacalegnya ke KPU Pemalang

Dia mengatakan, karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), maka untuk pengisian jabatan baik eselon 2, 3 dan 4 harus memperhatikan skala prioritas kelembagaan, jangan sampai terjadi darurat SDM.

Selain masalah tersebut, F-PPP juga menyampaikan permasalah yang perlu diselesaikan oleh pemerintah daerah.

Apabila sekda seperti sekarang yaitu sebatas Pj, maka tanggung jawabnya tidak 100 persen, khususnya dalam mengambil kebijakan.

Harapannya, dengan adanya sekda difinitif jalannya roda pemerintahan bisa stabil dan lebih maksimal lagi, dalam pembangunan Pemalang.

Terkait dengan kriteria calon sekda, pihaknya menekankan harus bersih dari jeratan hukum apapun. Proses seleksinya harus sesuai aturan yang berlaku, serta calon sekda harus memiliki inovasi-inovasi untuk membangun Pemalang menjadi lebih baik.

Selain itu, sekda terpilih nanti harus benar benar cerdas bisa membangun komunikasi dengan siapapun. Jangan sampai sekda terpilih nanti, dalam menjalankan roda pemerintahannya hanya sebatas normatif saja.

Kondisi Pemalang pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) cukup memprihatinkan. (T08-Red)

Scroll to top
error: