Menurutnya, sejumlah KDKMP sudah mulai berjalan meski baru memiliki satu hingga tiga gerai layanan. Beberapa desa bahkan telah memiliki layanan pembayaran listrik, air, dan transaksi lainnya yang menjadi embrio layanan keuangan koperasi.
“Daerah nelayan dan pegunungan tentu punya kebutuhan berbeda. Karena itu pembangunan dan pengembangannya disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing wilayah,” ujarnya.
Konsep KDKMP
Ia menegaskan, konsep KDKMP merupakan bentuk ekonomi kerakyatan berbasis desa yang mengedepankan potensi dan kearifan lokal sebagai produk unggulan.
“Ini perintah Presiden. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ekonomi kerakyatan harus menjadi kekuatan utama desa,” tegasnya.
Sementara itu, Presiden Prabowo menyebut operasionalisasi 1.061 KDKMP menjadi tonggak penting pembangunan ekonomi desa nasional. Menurutnya, koperasi yang diresmikan telah memiliki infrastruktur dan sistem pendukung lengkap, mulai dari gedung, gudang, logistik, hingga armada operasional.
“Dalam tujuh bulan sejak November 2025 kita bangun dan operasionalkan 1.061 koperasi. Bahkan laporan yang masuk, secara fisik sudah ada 9.000 yang siap,” kata Prabowo.
Ia menargetkan pada Agustus 2026 pemerintah dapat meresmikan hingga 30 ribu koperasi di seluruh Indonesia.
“Koperasi harus kuat, UMKM harus kuat. Dengan itu ekonomi desa akan tumbuh mandiri dan Indonesia akan semakin kuat,” tandasnya. (**)
