BREBES, smpantura – Pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, terkait rencana kunjugan kerja ke Brebes dan Tegal mendapat kecaman dari warga Brebes. Sebab, pernyataannya itu dinilai telah menghina daerah penghasil telur asin tersebut.
Statmen Ketua DPRD DKI Jakarta itu, muncul di berbagai pemberitaan di media online. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengusulkan program kunjungan kerja ke luar negeri dalam Rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta di Ruang Rapat Paripurna, Rabu (09/08/23) lalu. Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD DKI menyebut, daripada kunker (kunjungan kerja-red) ke Brebes, Tegal beli telur asin, kentutnya bau. Mendingan berangkat kami ke luar negeri. Hal itu seperti dilansir metro.tempo.co, Kamis (10/08/23) kemarin.
Pernyataan itu menuai reaksi dari warga Brebes, karena yang sampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, dinilai telah melukai warga Brebes. Warga mengecam pernyataan wakil rakyat yang semestinya menjadi contoh warga.
Dedy Rochman (45), seorang warga Brebes mengatakan, pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta, terkait penganggaran untuk kunjungan ke luar negeri itu, ternyata justru melukai warga di Brebes.
“Saya sebagai warga Brebes mengecam keras pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta dan meminta yang bersangkutan untuk meminta maaf ke seluruh warga di Brebes,” kata Dedy Rochman, Minggu (13/8).
Bilamana tidak ada upaya permintaan maaf, lanjut dia, dirinya akan melakukan aksi atas sikap yang dilakukan Ketua DPRD DKI Jakarta. Apalagi telur asin sudah menjadi simbol Kabupaten Brebes sebagai penghasil produk. “Kita tahu, telur asin telah menjadi simbol Kabupaten Brebes, karena telur asin menjadi produk unggulan,” tegasnya.
Sutrisno, werga Brebes lainnya juga mengecam pernyataan tersebut. Menurutnya, telur asin adalah salah satu produk unggulan daerah Brebes, selain bawang merah. Dari usaha telur asin itulah banyak pengrajin telur asin, bisa menghidupi keluarga dan karyawannya.
“Saya sebagai bagian dari masyarakat Brebes merasa tidak nyaman dengan beredarnya pernyataan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi yang meminta anggaran Kunker ke luar negeri tapi dengan diksi yang seakan – akan meledek nama produk unggulan daerah kami,” ujarnya.
Selain masyarakat, sejumlah anggota DPRD Brebes juga menyayangkan pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta tersebut.
“Kalau memang itu benar, sebagai pejabat publik, harusnya kalau ngomong jangan asal. Terus kalau kunjungan kerja ke luar negeri menjadi kebijakan pemerintah DKI Jakarta, seharusnya jangan singgung-singgung daerah dong? ini terkesan merendahkan daerah lain,” ungkap Wakil Ketua DPRD Brebes, Warsudi.
Menurut dia, kalau memang merendahkan Kabupaten Brebes, seharusnya mereka jangan melakukan kunjungan kerja di Brebes. Malah informasi yang didapat Komisi A DPRD DKI Jakarta, akan kunjungan kerja ke Brebes pada hari Senin (14/08/23) mendatang.
“Mestinya kalau mereka konsisten dalam tanda kutip tidak bercanda, ya harusnya mereka jangan ke Brebes dong. Saya sebagai warga yang dilahirkan dan dibesarkan di Brebes menolak kunjungannya. Itu namanya tidak konsisten dengan omongannya,” sambung pokitisi PKS Brebes ini.
Anggota DPRD Brebes dari Fraksi PPP, Zamroni juga angkat bicara terkait pernyataan tersebut. Dia mengatakan, sebagai pribadi masyarakat Kabupaten Brebes tersinggung. Karena hal seperti itu, tidak pantas diucapkan oleh seorang pejabat atau publik figur. Sedangkan terkait rencana kunjungan secara lembaga, pihaknya harus menghormati dan secara kedinasan harus menerima dengan baik, layaknya menerima tamu lainnya. Namun, harus juga ditanyakan maksud dan tujuan ucapan yang dilontarkan Prasetyo sebagai ketua dewan.
“Saya menyesalkan pernyataan beliau, yang seharusnya tidak disampaikan. Kalau bahasa ekstrim saya pribadi atas ketersinggungan, pernyataan itu bisa saya jawab dengan seloroh, jadi kentutnya bahu bukan karena telur asin. Jangan-jangan kentutnya bau karena uang yang digunakan untuk membeli telurnya,” ungkap dia.
Ketua Komisi I DPRD Brebes, Heri Fitriansyah mengatakan, rencanannya Komisi A DPRD DKI Jakarta akan melakukan kunjungan ke DPRD Brebes, pada Senin (14/8). Kegiatannya yakni membahas soal tata kerja satuan polisi pamong praja (Satpol PP). Meski ucapan Prasetyo menjadi tranding topik saat Rapat Banggar DPRD DKI Jakarta, secara dinas tentunya kedatangan teman-teman DPRD Provinsi DKI Jakarta, akan diterima dengan baik dan terbuka. Apalagi secara spesifik akan membahas mengenai tupoksi Satpol PP dan berbagi program kerja lainnya.
“Namun, kami tetap dalam momentum itu, nantinya kami tentu akan minta klarifikasi pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta. Apalagi pernyataan tersebut, secara tidak langsung menyinggung masyarakat di Kabupaten Brebes,” pungkasnya. (T07_red)