Ia mencontohkan distribusi komoditas pangan Jawa Tengah seperti cabai dan bawang merah yang selama ini telah menyuplai banyak daerah, namun di sisi lain harga di wilayah produsen justru sempat mengalami lonjakan.
Selain pangan, isu energi juga menjadi perhatian serius menyusul dampak geopolitik global terhadap kenaikan harga minyak dunia. Karena itu, pemerintah daerah di dorong memperkuat pengembangan energi baru terbarukan sebagai langkah menjaga ketahanan energi nasional.
“Persoalan sampah ini menjadi prioritas Presiden melalui target zero sampah 2029. Kita harus berupaya bisa zero sampah tahun 2028 dengan mereplikasi praktik-praktik baik yang sudah ada di beberapa daerah,” ujar Luthfi.
Kontribusi
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, dalam arahannya menyebut 10 provinsi anggota FKD-MPU memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, mencapai sekitar 62 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Karena itu, ia meminta seluruh daerah memastikan enam rencana aksi yang telah di sepakati pada 2025 benar-benar berjalan efektif. Ia juga mengapresiasi munculnya agenda baru terkait energi dan pengolahan sampah.
“Energi ini menjadi PR bersama. Presiden telah memberikan arahan agar harga BBM subsidi tetap stabil sampai akhir tahun ini. Juga percepatan transformasi kendaraan elektrik, kalau bisa semua gubernur mulai memakai kendaraan listrik,” ujarnya.
Terkait ketahanan pangan, Bima Arya menekankan pentingnya pembangunan konektivitas distribusi agar pasokan bahan pokok tetap aman dan harga terkendali. Menurutnya, kepala daerah perlu turun langsung mengatasi persoalan infrastruktur distribusi pangan.
