“BUMD harus lebih aktif menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga komoditas strategis. Terutama yang kerap mengalami gejolak pasokan dan harga,” kata Ahmad Luthfi.
Sinergi
Di ungkapkan, komoditas seperti bawang merah dan cabai menjadi contoh sektor yang membutuhkan intervensi lebih kuat. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, BUMD, perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia.
Menurut Luthfi, upaya memperkuat ekonomi daerah juga membutuhkan pendekatan kolaboratif. Pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, media massa, BUMD, dan sektor perbankan perlu bergerak bersama untuk menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan secara terukur dan berbasis kebutuhan wilayah.
“Seluruh potensi masyarakat harus kita rangkul untuk ikut menyelesaikan masalah di Jawa Tengah,” ungkap Luthfi.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Ketua Umum FKDK BPDSI, Prof Mas’ud, menilai, BPD memiliki posisi penting dalam struktur perbankan nasional. Total aset seluruh BPD di Indonesia mencapai sekitar Rp 1.100 triliun atau hampir 10 persen dari total aset perbankan nasional.
Menurutnya, kekuatan tersebut harus di optimalkan untuk memperbesar kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi di tengah berkurangnya dukungan fiskal dari pemerintah pusat.
“Kontributif menjadi kata kunci. BPD harus terus memperkuat diri agar semakin resilien, kompetitif, dan mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah,” kata Mas’ud.
Komisaris Utama Bank Jateng, Adnas, menambahkan, penguatan tata kelola, manajemen risiko, inovasi, dan kolaborasi menjadi faktor utama agar BPD tetap relevan sebagai pilar pembangunan ekonomi daerah.
