SEMARANG, smpantura – Di tengah semakin terbatasnya ruang fiskal daerah, Bank Pembangunan Daerah (BPD) di dorong untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Terutama melalui perluasan akses pembiayaan dan permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Peran strategis BPD menjadi semakin penting di tengah keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Karena itu, BPD di harapkan tidak hanya menjalankan fungsi sebagai lembaga perbankan, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat hingga tingkat bawah.
Hal tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI) yang berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Rabu (3/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa keberadaan BPD harus mampu menjawab kebutuhan pembiayaan masyarakat. Khususnya para pelaku UMKM yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian daerah.
Menurutnya, Jawa Tengah memiliki sekitar 4,2 juta pelaku UMKM mikro dan kecil. Dari jumlah tersebut, sekitar 3,2 juta merupakan usaha mikro yang tersebar di berbagai wilayah kabupaten dan kota.
Kemudahan akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga yang terjangkau di nilai menjadi instrumen penting untuk memperkuat kapasitas usaha masyarakat. Sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman dengan bunga tinggi.
Selain memperbesar akses pembiayaan bagi UMKM, penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga di nilai perlu di lakukan guna menjaga ketahanan dan stabilitas ekonomi daerah.
