Dikunjungi Moeldoko, DPC HNSI Kota Tegal Sampaikan Ini

TEGAL, smpantura – DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Tegal, menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, saat melakukan kunjungan kerja di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari, Rabu (9/11).

Ketua DPC HNSI Kota Tegal, H Eko Susanto mengatakan, para pelaku usaha perikanan tangkap, sangat terbebani dengan situasi sekarang ini. Termasuk kondisi yang kurang baik di kalangan dunia usaha, terkait tingginya inflasi dan bayang-bayang resesi global 2023.

Salah satu yang membebani nelayan yakni naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kapal-kapal di atas 30 GT (BBM Non Subsidi). Untuk itu, pihaknya meminta kepada pemerintah untuk bisa memberikan kebijakan khusus kepada nelayan.

“Melalui Bapak Moeldoko, kami berharap pemerintah dapat memberikan harga khusus BBM kepada kapal-kapal di atas 30 GT (BBM Non Subsidi untuk Perikanan) dengan harga maksimal Rp 10.000 per liter,” kata Eko Susanto.

Tak hanya itu, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga diminta bisa memberikan dua wilayah tangkap, yakni Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 dan 712 atau WPP 712 dan 713, dengan ukuran kapal di bawah 200 GT.

Sebab, wilayah tangkap tersebut adalah wilayah terdekat nelayan Tegal, dalam rangka menghemat BBM.

BACA JUGA :  Pemkot Tegal Siap Wujudkan Mal Pelayanan Publik di Kawasan PPIB

Selain itu, Eko Susanto juga menolak sanksi denda administrasi bagi kapal perikanan dengan rumusan 1.000 persen, dan keberatan dengan penerapan Pungutan Negara Bukan Pajak (PNBP), pasca produksi dengan tarif 10 persen dari hasil produksi.

“Sebab biaya operasional sekali berangkat pada kapal kami sudah sangat banyak dan meningkat tajam. Sedangkan hasil produksi kami tidak menentu karena prinsip yang kami jalankan yaitu berburu ikan (hunting), bukan budidaya ikan,” tegasnya.

“Kami berharap penuh kepada Kepala KSP RI, agar bisa menyampaikan aspirasi kami kepada Presiden RI. Jika empat tersebut tidak segera dicarikan solusi secepatnya, kami khawatir dunia perikanan tangkap akan kolaps,” tambahnya.

Diakui ataupun tidak, lanjut Eko, produksi hasil dari perikanan tangkap telah menyumbang devisa negara dan memberi kontribusi kepada negara melalui PNBP. Termasuk menekan angka stunting, melalui gemar makan ikan dan menyerap tenaga kerja banyak, mulai dari ABK, buruh angkut ikan, nahkoda kapal, bakul ikan, karyawan pengelolaan ikan dan lain sebagainya.

“Perikanan tangkap juga memberikan multiplayer effect perekonomian. Baik pasar, pedagang kaki lima, toko-toko modern dan lainnya” tutup Eko.

(T03-Red)

Scroll to top
error: