“Bagi yang putus sekolah kita biayai untuk sekolah, baik pakaian, buku, seragam, dan sebagainya. Tahun 2025 provinsi menyekolahkan 5.000 anak putus sekolah atau anak dari keluarga miskin ekstrem,” ujarnya.
Fasilitas Pendidikan
Selain memetakan angka putus sekolah, juga akan mengidentifikasi ketersediaan fasilitas pendidikan menengah di wilayah sasaran. Jika di temukan kebutuhan mendesak dan tersedia lahan, pembangunan SMA atau SMK negeri akan segera di usulkan dalam penganggaran pemerintah provinsi.
“Contoh di Temanggung ada tujuh daerah blank spot, itu coba di reduksi. Kalau ada tanah langsung bangun,” tegasnya.
Saat ini, Pemprov Jawa Tengah tengah fokus menuntaskan sekitar 23 wilayah yang belum memiliki akses SMA sederajat. Salah satu upaya yang telah direalisasikan adalah pendirian SMAN Kemalang yang di resmikan pada Mei 2026.
Dalam forum tersebut, Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, meminta penambahan SMA negeri di Kecamatan Kaliangkrik dan Kajoran yang hingga kini belum memiliki SMA/SMK negeri. Menurutnya, keberadaan sekolah menengah sangat penting untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayahnya.
“Masalah sekolah saya tidak mau tawar-menawar. Kami akan tetap minta tambah SMA karena IPM di Magelang rendah,” kata Grengseng.
Bupati Temanggung Agus Setyawan juga mengungkapkan masih terdapat tujuh wilayah blank spot pendidikan di daerahnya. Ia berharap Pemprov Jawa Tengah mempercepat pembangunan SMA sekaligus mendukung penyediaan lahan untuk program Sekolah Rakyat.
Sementara itu, Bupati Purworejo Yuli Hastuti meminta dukungan pembangunan SMK Negeri di Kecamatan Bruno. Menurutnya, wilayah tersebut memiliki jumlah penduduk yang besar dan masih menghadapi persoalan kemiskinan ekstrem.
