TEMANGGUNG, smpantura – Jarak tempuh sekolah yang jauh serta kondisi kemiskinan ekstrem masih menjadi hambatan bagi anak-anak di kawasan lereng Sumbing, Sindoro, Merbabu, dan Merapi untuk mengakses pendidikan secara berkelanjutan.
Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melakukan pendataan dan pemetaan secara menyeluruh guna memastikan tidak ada lagi anak yang terpaksa putus sekolah karena keterbatasan akses pendidikan di wilayah terpencil.
Upaya tersebut mengemuka setelah sejumlah kepala daerah menyampaikan masih terbatasnya layanan pendidikan di kawasan pegunungan dan daerah blank spot dalam Rembug Pembangunan Jawa Tengah di Pendopo Kabupaten Temanggung, Rabu (3/6/2026).
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa data lengkap mengenai anak putus sekolah yang di sebabkan oleh faktor jarak maupun kemiskinan ekstrem perlu segera di kumpulkan. Sebagai dasar penyusunan langkah penanganan dan intervensi pemerintah.
“Tolong Dinas Pendidikan adakan survei di Bruno, lereng Merbabu dan Sumbing. Anak yang putus sekolah karena jaraknya jauh itu berapa, laporkan saya. Terus yang tidak bisa sekolah karena miskin ekstrem itu berapa,” kata Ahmad Luthfi.
Menurutnya, pendidikan menjadi salah satu indikator utama kesejahteraan masyarakat. Masih adanya di sejumlah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Di mana anak-anak memilih bekerja setelah lulus sekolah menengah pertama (SMP) di banding melanjutkan pendidikan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Jawa Tengah telah menjalankan program bantuan pendidikan bagi anak putus sekolah dan keluarga miskin ekstrem. Pada 2025, sebanyak 5.000 anak telah di fasilitasi untuk kembali bersekolah melalui bantuan biaya pendidikan, seragam, buku, dan kebutuhan penunjang lainnya.
