SOLO, smpantura – Dalam berbagai kesempatan, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi terus mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk naik kelas dan bertransformasi menjadi penggerak utama ekonomi. BPD tidak lagi diposisikan sekadar sebagai “kasir” pemerintah daerah, melainkan dituntut berperan aktif dalam pembiayaan pembangunan, menarik investasi, serta memperkuat ekonomi kerakyatan melalui penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) mikro.
Hal tersebut kembali ditegaskan oleh Ahmad Luthfi dalam Seminar Nasional Sinergi Nusantara yang digelar di Hotel Sunan Solo, Jumat (17/4/2026). Ia menilai, BPD memiliki posisi strategis sebagai salah satu indikator penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, ketergantungan terhadap APBD maupun dana transfer dari pemerintah pusat tidak lagi memadai untuk menopang pembangunan yang berkelanjutan.
“Bank daerah ini harus jadi penggerak ekonomi, bukan hanya menjalankan fungsi administratif,” tegasnya.
Ahmad Luthfi menekankan, keterbatasan fiskal daerah harus dijawab dengan inovasi pembiayaan dan penguatan investasi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kata dia, mengusung pendekatan collaborative government dengan melibatkan berbagai pihak. Mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, hingga sektor perbankan.
“Kami bukan superman. Kami super team. Semua harus digandeng untuk membangun wilayah,” ujarnya.
Untuk menarik investasi, Pemprov Jawa Tengah terus memperkuat faktor pendukung seperti keamanan, kepastian hukum, kemudahan perizinan, kesiapan tenaga kerja, hingga pengembangan kawasan industri.
Di sisi lain, perhatian besar juga diberikan pada ekonomi kerakyatan. Gubernur menegaskan, penyaluran KUR mikro harus menjadi prioritas utama, khususnya melalui Bank Jateng. Skema ini dinilai efektif melindungi masyarakat kecil dari jeratan pinjaman ilegal.
