“Tahun 2025 kita sudah menghasilkan 9,1 juta ton gabah kering atau 15,6 persen kebutuhan nasional berasal dari Jawa Tengah,” kata Luthfi.
Menurutnya, capaian tersebut harus di pertahankan melalui kolaborasi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, TNI, Polri, serta seluruh pemangku kepentingan. Apalagi, sejumlah wilayah mulai bersiap menghadapi musim kemarau yang berpotensi memicu kekeringan.
Karena itu, Luthfi meminta setiap daerah memetakan kawasan rawan kekeringan, sumber-sumber air, kebutuhan irigasi, hingga infrastruktur pendukung pertanian. Ia juga mengungkapkan telah berkoordinasi dengan TNI untuk memperkuat program pipanisasi dan sumurisasi di daerah yang membutuhkan.
“Kabupaten/kota harus punya peta mana daerah yang menjadi sumber kekeringan. Kalau kurang apa-apa segera lapor ke provinsi,” tegasnya.
Terkait usulan pembangunan embung dan irigasi, Luthfi meminta jajaran TNI turut melakukan pemetaan wilayah yang memerlukan intervensi sumber air. Sementara Polri akan di libatkan dalam distribusi air bersih menggunakan kendaraan tangki.
“Khusus TNI terkait sumber, sumurisasi, dan pipanisasi. Untuk Polri nanti terkait tangki, karena lebih mobilitas,” ujarnya.
Luthfi juga mengingatkan agar pengendalian hama tikus tidak dilakukan menggunakan aliran listrik, karena berisiko membahayakan keselamatan petani. Adapun terkait gangguan kera liar di kawasan pertanian, Pemprov Jawa Tengah akan berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk menambah kuota penangkapan dan pengamanan satwa tersebut.
“Kita akan bersurat kepada Menteri Kehutanan agar mendapat tambahan kuota tangkap dan pengamanan. Mengamankan kera tidak boleh dibunuh,” tegasnya. (*)
