“Provinsi satu dengan provinsi lain tidak bisa di bandingkan. Kita punya keunggulan masing-masing yang bisa di kembangkan bersama-sama,” ujar Luthfi.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, mengapresiasi keseluruh anggota MPU. Selama ini MPU memiliki posisi strategis dalam mendukung agenda pembangunan nasional melalui penguatan kolaborasi dan sinergi antardaerah.
“Terima kasih kepada Jawa Tengah yang sudah memfasilitasi selaku penyelenggara. Mendagri secara khusus meminta dua Wamendagri datang ke Jawa Tengah untuk acara ini,” ungkap Wiyagus.
Ia menyebut, agenda utama rapat kerja kali ini mencakup evaluasi enam fokus rencana aksi MPU. Meliputi penguatan pengawasan energi dan pangan lintas wilayah, hingga sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.
“Agenda ini strategis, relevan, dan visioner di tengah dinamika global dan tantangan pembangunan nasional saat ini,” katanya.
Ketahanan Ekonomi
Pemerintah pusat juga menilai ketahanan ekonomi Indonesia masih cukup kuat di tengah tekanan global. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional year on year pada April 2026 tercatat terkendali di angka 2,42 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi nasional triwulan I 2026 mencapai 5,61 persen.
Pulau Jawa masih menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi nasional dengan kontribusi 57,24 persen. Di susul Sumatera 22,09 persen dan Bali-Nusa Tenggara sebesar 2,80 persen.
“Ini menunjukkan ekonomi Indonesia tetap resilience di tengah tekanan global,” ujarnya.
Dalam forum tersebut juga di paparkan kekuatan fiskal sejumlah anggota FKD MPU. DKI Jakarta tercatat memiliki kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 80,71 persen, dan Banten 74,32 persen. Lalu, Jawa Tengah 68,21 persen, Jawa Timur 63,21 persen, Jawa Barat 64,81 persen, Bali 64 persen, Lampung 57,40 persen, dan NTB 53,80 persen.
