Pemerintah Harus Turun Tangan Membela Peternak Rakyat

JAKARTA – Tahun 2022 bukanlah tahun yang bagus bagi peternak. Pada 2023, para peternak rakyat masih menghadapi berbagai masalah rutin, yang seharusnya bisa cepat diselesaikan. Apalagi, ancaman daging ayam impor Brasil yang jauh lebih murah, bisa menggerus keberadaan peternak rakyat.

“Harapan kami di Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) setelah gonjang-ganjing harga telur dan ayam hidup pada 2022, situasi 2023 lebih kondusif. Harga telur selama delapan bulan terakhir sudah stabil di atas Harga Pokok Produksi (HPP), tetapi harga ayam pedaging masih di bawah HPP,” ujar Ketua Umum DPP PINSAR Singgih Januratmoko, Rabu (21/12)

Singgih mengatakan Harga Acuan Pembelian dan Penjualan (HAP) yang dibuat pemerintah tidak bisa dengan mudah dipraktekkan karena persoalan _supply and demand_ bibit ayam (DOC). Harga ayam hidup (LB) di tingkat peternak membaik pada bulan Desember, setelah pemerintah mengeluarkan edaran, agar perusahaan besar (integrator) mengatur suplai DOC.

Menurut Singgih, peran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Kementerian Pertanian RI, sangat besar dalam mengendalikan suplai DOC, “Kami berharap pada 2023, Ditjen PKH tetap bisa mengeluarkan kebijakan pengaturan suplai DOC, agar tidak berlebih,” tutur Singgih, yang juga Anggota Komisi VI DPR RI itu.

BACA JUGA :  Dwi Pradika, Olah Limbah Bulu Ayam Menjadi Pakan Alternatif Ternak

Namun kebijakan PKH, menurut Singgih tidak bisa mulus pada 2023. Pasalnya, terdapat beberapa perusahaan pembibitan atau breeding farm, yang dengan tegas menolak pengaturan suplai DOC tersebut, “Terhadap perusahaan breeding tersebut, kami berharap pemerintah mengevaluasi fasilitas yang telah diberikan kepada mereka, seperti kuota GPS, dll,” pinta Singgih.

Singgih menegaskan _over supply_ DOC lebih merugikan dan membahayakan kelangsungan bisnis peternak kecil, karena menyebabkan harga ayam murah. Akan tetapi ini bisa dikelola dengan cara pengaturan _setting hatching record_ (SHR) dari tiap-tiap perusahaan. Mengatur jumlah penetasan atau SHR ini penting, agar DOC tidak membanjiri pasar dan mengacaukan harga ayam potong di pasaran.

PINSAR berharap pada 2023 nanti, pemerintah menetapkan HAP ayam hidup, telur maupun DOC dengan lebih cermat, dan menyiapkan regulasi yang tepat agar HAP tersebut bisa sesuai yang diharapkan, Dengan demikian bisnis peternak rakyat bisa terus berjalan, “Tanpa dukungan pemerintah, peternak rakyat bisa habis. Saat ini jumlah peternak rakyat ayam pedaging kurang dari 20 persen,” tuturnya.(T08-Red)

Scroll to top
error: