”Ingat ya, di cicipi saja, tidak perlu di makan. Jangan sampai guru yang jadi korban keracunan akibat mengonsumsi MBG,” jelasnya.
Selain itu, pihak sekolah juga di minta mendokumentasikan kondisi makanan yang di anggap tidak layak serta membuat berita acara apabila di perlukan sebagai bukti pengawasan. Menurut Tofani, langkah pencegahan tersebut telah di sosialisasikan Komisi IV DPRD Batang kepada sekolah-sekolah saat melakukan kunjungan kerja. Ia menilai program MBG pada dasarnya memiliki tujuan baik, namun pelaksanaannya di lapangan masih di temukan sejumlah persoalan.
Sebelumnya, Komisi IV DPRD Batang juga telah melakukan inspeksi ke salah satu dapur SPPG. Dan menemukan kondisi sarana serta prasarana yang di nilai masih jauh dari standar yang di tetapkan Badan Gizi Nasional. Meski demikian, dapur tersebut di ketahui masih tetap beroperasi dan memasok paket MBG ke sejumlah sekolah di Kabupaten Batang. Karena itu, DPRD menilai langkah pengawasan dan pencegahan harus di perkuat agar program MBG benar-benar aman bagi para siswa.
”Program MBG sendiri sebenarnya bagus, namun sayangnya dalam pelaksanaannya ada pihak-pihak yang hanya mencari keuntungan pribadi. Akibatnya di lapangan banyak di temukan makanan tidak layak konsumsi ataupun harga per paketnya tidak sesuai yang di tentukan pihak BGN,” tegas Tofani. (**)
