“Secara geografis, Kabupaten Banjarnegara itu 70 persen rawan bencana. Hadirnya provinsi di tengah-tengah kami sangat kami butuhkan, terutama untuk menjadi mediator kepada pemerintah pusat,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan Pemprov Jateng akan mengawal langsung persoalan sedimentasi Waduk Panglima Besar Soedirman. Penanganan akan di lakukan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait. Langkah itu di harapkan dapat mempercepat penanganan sedimentasi yang semakin mengkhawatirkan.
“Waduk Mrica ini nanti akan kita dorong ke pusat. Karena kalau tidak salah itu ada proyek PLN. Kita akan bersurat, kita kawal, sehingga sedimentasi bisa kita atasi bersama-sama,” kata Luthfi.
Menurut Ahmad Luthfi, persoalan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat harus di tangani secara kolaboratif. Pemprov Jateng akan mengambil peran sebagai penghubung agar kebutuhan daerah bisa segera di tindaklanjuti.
Ia menegaskan, berbagai persoalan pembangunan di wilayah Banyumas Raya, termasuk Banjarnegara, harus di selesaikan secara simultan melalui sinergi pemerintah kabupaten, provinsi, pemerintah pusat, serta seluruh pemangku kepentingan. (**)
