SEMARANG, smpantura – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan bahwa pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) akan disesuaikan dengan kapasitas serta kearifan lokal tiap desa. Ia mengimbau para kepala desa dan perangkatnya untuk tidak khawatir atau merasa terbebani dengan keberadaan KDMP.
“Tidak benar kalau koperasi desa itu menjadi beban, justru membuat kesejahteraan bagi wilayah masing-masing. Di dalam koperasi desa merah putih itu sesuai dengan kearifan lokal. Ada apoteknya, sembako, simpan pinjam, pupuk, pos, dan sebagainya sesuai dengan kemampuan potensi desa masing-masing,” kata Luthfi saat menerima audiensi dari Pengurus DPC PAPDESI Kabupaten Klaten di ruang kerjanya, Rabu, 16 Juli 2025.
Luthfi menjelaskan, KDMP merupakan kebijakan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan pelaksanaannya berada di bawah koordinasi langsung Menko Bidang Pangan. Gubernur mendapatkan tugas sebagai ketua dewan pengawas tingkat provinsi dan Bupati/Wali Kota menjadi ketua pengawas di kabupaten/kota masing-masing.
“Yang menjadi pengawas nanti Gubernur dan Bupati/Wali Kota. Tentu desa kita banyak, kalau bupati mengawasi sekian ratus koperasi kan susah maka kita libatkan kepala desa yang ada,” jelasnya.
KDMP akan diluncurkan secara nasional Presiden Prabowo Subianto di Klaten pada tanggal 21 Juli 2025 mendatang. Segala persiapan terkait momentum tersebut sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari dan diintensifkan mendekati hari pelaksanaan.
Luthfi juga menegaskan, ia sudah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait, untuk melakukan pendampingan dalam pelaksanaan koperasi desa.
