BATANG, smpantura – Pemerintah Kabupaten Batang menggelar rapat koordinasi bantuan keuangan (Bankeu) kepada pemerintah desa di Aula Bupati Batang, Selasa (19/5). Kegiatan tersebut menjadi forum penyamaan persepsi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam mempercepat pembangunan wilayah.
Bupati Batang M. Faiz Kurniawan menegaskan pentingnya menyatukan frekuensi, persepsi, visi, dan misi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga desa agar pembangunan berjalan selaras.
”Kepala desa memiliki peran strategis sebagai pemimpin pemerintahan paling dekat dengan masyarakat sekaligus pemegang yurisdiksi di tingkat bawah. Saya tidak mungkin mengawasi wilayah seluas 85.000 hektar dan melayani sekitar 850.000 jiwa sendirian. Karena itu, visi kabupaten harus di terjemahkan dengan baik sampai ke tingkat desa dan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Faiz menyampaikan total anggaran bantuan keuangan desa tahun 2026 mencapai Rp 15.818.350.000. Hingga pertengahan Mei, realisasi penyaluran bantuan telah mencapai Rp4.800.404.000. Dana tersebut di cairkan untuk mendukung 62 titik pembangunan dari total 236 titik yang telah di setujui.
Bupati meminta Bankeu tersebut di manfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Ia juga menegaskan tidak ada pungutan atau permintaan uang dalam bentuk apa pun terkait penyaluran Bankeu.
”Kalau ada yang mengatasnamakan bupati meminta uang terkait Bankeu, itu tidak benar. Saya pastikan tidak ada permintaan uang sepeser pun. Nominal bantuan yang di terima desa bervariasi. Mulai Rp 30 juta hingga Rp 200 juta, menyesuaikan kebutuhan dan program pembangunan masing-masing wilayah,” tegasnya.
Efisiensi
Di tengah kondisi fiskal yang cukup menantang, Faiz juga mengakui Kabupaten Batang tengah menghadapi efisiensi transfer keuangan dari pemerintah pusat hingga hampir Rp 240 miliar. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berupaya menjaga kesinambungan pembangunan melalui efisiensi anggaran. Selain pembangunan fisik, ujar Faiz, Pemkab Batang juga mulai mengarahkan indikator penilaian desa pada aspek sumber daya manusia, khususnya tingkat pendidikan masyarakat.
