“Tetap diatur, tapi jangan terlalu ketat. Justru aturan ketat mengakibatkan banyak pelanggaran, karena biasanya mindsetnya semakin berketat semakin nekat melanggar,” beber Harpendi.
Harpendi juga menyoroti soal pembatasan kampanye di media massa. Ia mengakui bahwa sosialisasi yang di lakukan penyelenggara pemilu tidak mampu menyasar semua kalangan masyarakat. Keberadaan media massa menjadi bagian penting untuk bisa menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan pemilu dan calon yang akan di pilih masyarakat.
“Masyarakat juga pengin tahu profil dan visi misi calon yang akan di pilihnya,” ujarnya.
Di tambahkan, pembatasan di media massa dan alat peraga kampanye lainnya, di yakini berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Informasi yang seharusnya diterima masyarakat, tidak tersampaikan dengan baik. Padahal, partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan pemilu.
“Jika pemilu yang mahal ini, tidak dibarengi dengan partisipasi yang tinggi, maka hasilnya tidak sebanding,” pungkasnya. (T05)
