BATANG, smpantura – DPRD Batang memberikan perhatian serius terkait rencana pengembangan program sister city antara Kabupaten Batang dengan Kota Zhijiang Provinsi Hubei, Republik Rakyat China. Salah satunya terkait dengan keuangan daerah dimana Pemkab Batang diminta menyiapkan konsep yang jelas terkait kerjasama tersebut.
Hal tersebut di katakan Ketua Komisi I DPRD Batang Kukuh Fajar Rhomadhon terkait laporan hasil kerja Komisi I, baru-baru ini.
”Dalam mendukung pendanaan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Batang dengan Kota Zhijiang, langkah awal yang dilakukan adalah menginventarisasi kegiatan-kegiatan yang akan mendukung pelaksanaan kerja sama tersebut, baik oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) maupun Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD),” ujarnya.
Setelah itu, lanjut Kukuh, di tentukan skema pendanaan dan pelaksanaan kegiatan. Proses selanjutnya dil akukan penyusunan skala prioritas, mengingat kerja sama ini bersifat jangka menengah hingga panjang sehingga tidak semua kegiatan dapat di laksanakan sekaligus. Selain itu, setiap kegiatan yang di rencanakan akan di kaji agar sesuai dengan regulasi pengelolaan keuangan daerah.
”Hal yang tidak kalah penting adalah mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Sehingga pendanaan yang di lakukan tetap realistis dan tidak membebani keuangan daerah. Dengan demikian, pelaksanaan kerja sama dapat berjalan efektif, terarah, dan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Latar belakang
Kukuh menjelaskan latar belakang kerjasama sister city diawali pertemuan Presiden Indonesia dan Presiden RRT Xi Jinping pada tahun 2024 guna membawa hubungan bilateral ke tingkat yang lebih tinggi. Sebagai tindak lanjut, pada bulan Mei 2025 Perdana Menteri RRT Li Qiang melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Selanjutnya di sepakati empat nota kesepahaman/MOU dan delapan poin kerja sama strategis untuk jangka panjang dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.
