PEMALANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pemalang berharap ada tanggapan dari masyarakat, maupun dari pemerintah terkait dengan rancangan penataan daerah pemilihan (Dapil) pada Pemilu tahun 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Pemalang, Mustaghfirin saat sosialisasi rancangan penataan dapil dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemalang Pemilu tahun 2024.
“Terkait dengan rancangan dapil, KPU Pemalang sudah menggelar beberapa kali sosialisasi pada masyarakat, organisasi masyarakat maupun para pemangku kepentingan. Melalui sosialisasi tersebut diharapkan ada masukan atau tanggapan dari masyarakat terkait dengan rancangan penataan dapil dan alokasi kursi DPRD Pemalang,” ujar Ketua KPU Pemalang, Mustaghfirin, kemarin.
Dia mengatakan, rancangan dapil yang sudah fisampaikan pada beberapa waktu lalu belum final, sebab masih ada tahapan yang harus dilalui. Terkait dengan rancangan dapil dan alokasi kursi DPRD Pemalang, masyarakat mapun partai politik dan pemerintah daerah bisa memberikan tanggapan atau masukan. Hal itu bisa sebagai bahan pertimbangan pada tahapan selanjutnya. Tahapan selanjutnya salah satunya uji publik, sebelum dikirim ke KPU. Apabila tahapan di daerah sudah selesai selanjutnya diserahkan ke pusat, KPU yang akan menentukan jumlah dapil dan alokasi kursi DPRD Pemalang. KPU Pemalang sifatnya hanya menyiapkan data data dan menjalankan tahapan, sedangkan keputusan sepenuhnya di KPU. Berdasarkan tahapan, penetapannya bahwa finalisasi akan dilakukan pada 1 Januari hingga 9 Februari 2023 oleh KPU RI.
“Ada tujuh prinsip yang harus dipenuhi terkait dengan rancangan penataan dapil, namun secara garis besar penataan dapil berada di tangan KPU pusat. Meski demikian kewajiban KPU Pemalang membuat rancangan dan diplenokan selanjutnya diajukan ke KPU pusat,” katanya dalam berita sebelumnya.
