Batang  

Lantik Puluhan Pejabat, Bupati Batang Tekankan Inovasi dan Integritas

LANTIK PEJABAT: Bupati Batang M. Faiz Kurniawan (kiri), melantik pejabat di jajaran Pemkab Batang di Pendopo Kabupaten Batang, Rabu (20/5).

BATANG, smpantura – Bupati Batang M. Faiz Kurniawan melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang di Pendopo Kabupaten Batang, Rabu (20/5). Dalam pelantikan tersebut, 26 pejabat resmi menempati jabatan baru, di antaranya Muhammad Nashruddin sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

”Pelantikan ini di lakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi. Sekaligus penguatan tata kelola pemerintahan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Batang,” ujar Bupati Faiz.

Prosesi pelantikan tersebut juga menyertakan sejumlah pejabat administrator baru di jajaran birokrasi. Nama-nama seperti Mustamsikin kini resmi menjabat Kabag Hukum Setda, Dwi Yanti sebagai Kabag Umum Setda, dan Moh Agung Hermawan menduduki posisi Sekretaris DPUPR. Gerbong mutasi ini pun ikut menggeser beberapa pos jabatan administrator Eselon III.b serta posisi pengawas di Eselon IV.a dan IV.b.

BACA JUGA :  Dua Guru Besar UGM Beri Motivasi Santri Tazakka

Menanggapi momentum ini, Faiz Kurniawan mengingatkan bahwa setiap pergeseran posisi membawa tanggung jawab penuh untuk memberikan kinerja terbaik. Ia pun menekankan pentingnya komitmen para pejabat baru untuk tetap berinovasi dan teguh menjaga integritas kerja.

“Lakukan yang terbaik, terus berinovasi, pegang teguh integritas, tidak usah toleh kanan dan kiri. Fokus bekerja untuk masyarakat,” tegasnya.

Kesiapan

Faiz juga menyinggung pentingnya kesiapan aparatur pemerintah menghadapi perubahan zaman, terutama dalam sistem pemerintahan yang semakin terdigitalisasi. Menurutnya, komposisi penduduk Indonesia saat ini di dominasi generasi muda seperti milenial, Gen Z, dan Gen Y yang mencapai sekitar 70 persen. Ia menyebut perubahan demografi tersebut akan membawa perubahan besar terhadap pola kerja pemerintahan, termasuk tuntutan pelayanan yang lebih cepat, adaptif, dan berbasis digital.