Selain itu, lanjutnya, fraksinya juga menyoroti piutang daerah yang melonjak dari Rp 48,2 miliar pada 2023 menjadi Rp 92,6 miliar pada 2024. Kenaikan itu di anggap sebagai kelemahan dalam pengelolaan penerimaan daerah. Pihaknya menekankan perlunya langkah konkret dalam penagihan piutang dan pengendalian agar tidak semakin membebani fiskal daerah.
“Dengan menekankan angka-angka ini, Fraksi PKB menegaskan bahwa capaian fiskal harus di iringi dengan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas program pembangunan agar benar-benar berdampak pada masyarakat,” pungkasnya. (**)
