SEMARANG, smpantura – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengawal tuntas kasus kekerasan seksual yang melibatkan oknum pengasuh pondok pesantren berinisial AS di Kabupaten Pati.
Selain memastikan proses hukum berjalan, Gus Yasin, sapaan akrab Wagub, menekankan masa depan dan keberlanjutan pendidikan para korban menjadi prioritas utama.
Kasus yang di perkirakan memakan korban hingga 50 orang ini sempat memicu reaksi keras masyarakat setelah sempat terkatung-katung sejak 2024. Gus Yasin yang memimpin Jawa Tengah bersama Gubernur Ahmad Luthfi itu, mengapresiasi keberanian para korban dan pendamping dari elemen masyarakat. Serta apresiasi untuk organisasi seperti NU yang telah bergerak bersama mengungkap fakta ini ke publik.
“Kami apresiasi kepada masyarakat yang gerak bersama-sama mengajak korban untuk berani berbicara,” kata Gus Yasin seusai membuka acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 2026 Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Jawa Tengah di The SURI Ballroom Queencity Kota Semarang, Kamis, 7 Mei 2026.
Ia menjelaskan Pemprov Jateng saat ini mengoptimalkan program Kecamatan Berdaya sebagai garda terdepan perlindungan warga rentan. Program ini fokus pada pendampingan hukum bagi anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas.
“Kami sudah bekerja sama dengan NU dan Muhammadiyah melalui Fatayat, Muslimat, maupun Aisyiyah untuk melatih paralegal di 35 kabupaten/kota,” ujarnya.
Langkah Preventif
Tak hanya di pesantren, langkah preventif ini juga menyasar sekolah-sekolah umum. Melalui skema deteksi dini kesehatan, Pemprov Jateng melakukan screening untuk mengungkap adanya potensi kekerasan seksual maupun perundungan di lingkungan pendidikan.
