”Di harapkan pihak China tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam Kabupaten Batang, namun juga harus di wujudkan melalui kemitraan yang seimbang dan berkeadilan,” tegasnya.
Politisi PKB ini meminta pihak eksekutif untuk segera mengkaji ulang peraturan daerah di Kabupaten Batang yang di nilai sudah tidak efektif. Langkah peninjauan ulang tersebut di nilai penting guna menyesuaikan regulasi dengan kerja sama sister city dan iklim investasi masa depan. Selain itu, ia juga mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera menyediakan mata rantai pasok yang solid. Upaya ini sekaligus bertujuan menyiapkan produk-produk UMKM lokal di Batang agar siap bersaing di pasar ekspor.
”Kami juga meminta agar Pemkab bisa memastikan pertukaran budaya berjalan terkelola, berdampak positif dan tidak merusak budaya lokal. Melalui mekanisme resmi, pertukaran budaya yang terjadi menjadi lebih terstruktur dan terseleksi. Bukan sekedar budaya popular yang masuk tanpa filter,” ucapnya. (**)
