SEMARANG, smpantura– Obligasi daerah dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Namun hal itu harus diperhitungkan dengan matang.
Hal itu mengemuka dalam acara Idola Business Gathering bertema “Mendorong Pembiayaan Pembangunan Melalui Obligasi Daerah” di Hotel Grasia, Senin, 25 Mei 2026.
Workshop menghadirkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, Asisten Direktur Madya Direktorat Pengembangan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, Bursa Karbon dan Pasar Modal Syariah OJK Andry Wicaksono, dan Kepala BEI Perwakilan Jateng Fanny Rifqi El Fuad.
Melalui diskusi yang di siarkan secara langsung melalui Radio Idola itu, terungkap minat masyarakat yang tinggi terhadap pembahasan tentang obligasi daerah. Di antaranya dari komunitas UMKM, pemda, dan BUMD, yang ingin mendapatkan penjelasan dari Sumarno terkait obligasi daerah di Jawa Tengah.
Salah satunya di sampaikan Nila, dari komunitas UMKM. Kendati menurutnya materi workshop tersebut terlampau sulit dicerna UMKM. Namun, dia justru mengaku memperoleh pencerahan dengan mendengarkan penjelasan langsung dari Sekda Sumarno terkait kebijakan fiskal daerah.
Sedangkan peserta lainnya, dari PT Trans Marga Jateng, menanyakan kepastian obligasi daerah dalam hal sekurity dan fleksibilitas, serta deviden. Pasalnya, ketiga hal tersebut paling sering ditanyakan investor.
Dalam paparannya, Sumarno menjelaskan bahwa struktur pendapatan daerah dalam APBD hingga kini masih sangat bergantung pada sektor konsumsi masyarakat.
Sumber pendapatan asli daerah (PAD) meliputi beberapa aspek. Seperti pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, pajak hotel, dan pajak bahan bakar. Hingga pajak rokok berasal dari aktivitas konsumsi yang ruang pengendaliannya terbatas bagi pemerintah daerah.
