Dia menjelaskan, jika ada anak putus sekolah karena masalah ekonomi, pihak-pihak terkait harus memiliki informasi. Pemerintah desa, lanjut Suudi, harus mengerti betul kondisi warganya. Termasuk jika ada anak yang seharusnya masih sekolah ternyata memilih untuk bekerja.
Kejadian yang di alami Diva, tegas Suudi, juga harus menjadi koreksi bersama jajaran Pemkab baik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Sosial. Ini agar mereka bekerja maksimal mengetahui betul kondisi masyarakat yang ada di Kabupaten Batang dengan data akurat yang di miliki. Ia mencontohkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus tahu betul siapa saja anak yang putus sekolah dan benar-benar memantaunya.
”Dinas Tenaga Kerja juga harus bisa mendata anak-anak yang putus sekolah dan sudah bekerja, itu bekerjanya dimana. Kemudian mengetahui aman tidak bekerjanya. Untuk Dinas Sosial, kami minta punya informasi faktor-faktor apa saja yang membuat mereka putus sekolah dan bekerja. Dinas Sosial harus harus punya data sehingga hal-hal seperti ini tidak terulang lagi,” tuturnya. (**)
